Di tengah pro dan kontra terkait program Posyandu Digital yang dianggarkan sebesar Rp20 miliar, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Brigade Mahasiswa Bogor (BMB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bogor pada Kamis, 2 April 2026. Mereka menyoroti ketidakcocokan program tersebut dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa.
Urgensi dan Relevansi Posyandu Digital
Seorang mahasiswa bernama Yuri menyampaikan keprihatinannya mengenai urgensi dari program Posyandu Digital tersebut. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan seharusnya lebih diarahkan untuk menyelesaikan masalah mendasar yang dialami oleh masyarakat desa, seperti rendahnya kualitas layanan kesehatan, keterbatasan fasilitas posyandu konvensional, dan kurangnya kapasitas kader di lapangan.
“Saya meragukan seberapa relevan program ini, mengingat banyak isu mendasar yang masih perlu perhatian, seperti pendidikan dan peningkatan fasilitas kesehatan yang lebih mendesak,” ungkap Yuri saat diwawancarai oleh awak media. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut ingin mendorong diskusi lebih dalam mengenai penggunaan anggaran publik yang lebih efektif.
Aksi Demonstrasi yang Memanas
Aksi unjuk rasa ini sempat mengalami ketegangan ketika para demonstran berusaha masuk ke area DPRD dan membakar ban di gerbang sebagai bentuk protes. Tindakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat serius menyikapi masalah ini dan ingin menarik perhatian para pemangku kebijakan untuk memberikan tanggapan yang tepat.
Kritik terhadap Digitalisasi Posyandu
Yuri kembali menegaskan bahwa digitalisasi yang diterapkan dalam program Posyandu terkesan dipaksakan, tanpa adanya analisis kebutuhan yang jelas serta terukur. Ia menilai bahwa langkah ini tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menciptakan peluang untuk penyimpangan anggaran dan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
“Jika dugaan ini benar, maka akan sangat disayangkan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru akan berpotensi disalahgunakan,” tambah Yuri. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap pengelolaan dana publik yang tidak transparan.
Panggilan untuk Alihkan Anggaran
Yuri juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempertimbangkan kembali alokasi anggaran tersebut. Ia mengusulkan agar dana tersebut digunakan untuk program-program yang lebih langsung berdampak, seperti penanganan stunting, peningkatan sarana posyandu, serta penguatan kapasitas kader di lapangan.
“Kami percaya bahwa dana publik harus digunakan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan untuk program yang masih dalam tahap perencanaan dan tidak sesuai kebutuhan,” jelasnya. Panggilan untuk perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran publik.
Tanggapan DPRD terhadap Isu Anggaran
Menanggapi aksi dan tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Yaudin Sogir, menyatakan bahwa program Posyandu Digital masih dalam tahap perencanaan. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk menyediakan alat-alat pemeriksaan yang lebih modern di desa-desa yang memang membutuhkan.
“Posyandu Digital saat ini masih dalam tahap perencanaan. Yang kami maksud dengan digital adalah alat-alat yang akan digunakan, karena di beberapa daerah masih sangat membutuhkan alat pemeriksaan kesehatan yang lebih baik,” kata Sogir. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih melihat potensi program tersebut, meskipun ada keraguan dari masyarakat.
Validitas Data Anggaran
Mengenai isu anggaran sebesar Rp20 miliar yang diangkat oleh mahasiswa, Sogir mengaku bahwa data tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut. “Saya ingin tahu dari mana asalnya angka Rp20 miliar ini. Nanti akan kami cek lebih lanjut,” ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan upaya untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran dan membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut.
Perspektif Masyarakat dan Dampak Program
Dalam konteks ini, masyarakat juga berhak untuk mempertanyakan efektivitas dari program-program yang diusulkan. Dengan banyaknya masalah mendasar yang belum teratasi, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dianggarkan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi program Posyandu Digital ini antara lain:
- Apakah program ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat?
- Bagaimana dengan kualitas layanan kesehatan yang ada saat ini?
- Apakah dana yang dialokasikan sudah tepat sasaran?
- Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program?
- Apakah ada mekanisme untuk mengawasi penggunaan anggaran secara transparan?
Keputusan yang Harus Diambil
Keputusan untuk melanjutkan atau meninjau kembali program Posyandu Digital harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, serta masukan dari berbagai pihak. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi proyek yang tidak berdampak.
Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangatlah penting. Dengan dukungan yang tepat dan penggunaan anggaran yang bijaksana, diharapkan program-program kesehatan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang masih memprihatinkan, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Posyandu Digital bisa menjadi salah satu solusi, namun harus diiringi dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
➡️ Baca Juga: Ratusan Ogoh-Ogoh Memukau di Malam Pengerupukan Nyepi 2026 di Denpasar
➡️ Baca Juga: Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Ekonomi ASEAN
